Home / Umum / “Menggantang Asa Dengan Regulasi”

“Menggantang Asa Dengan Regulasi”

 

Paket kebijakan di sektor jasa akuntan publik gencar dilancarkan. Bukti serius regulator membaca persepsi publik dan membenahi dunia keprofesian. Akankah efektif ?

 Pasca menuntaskan Undang-Undang No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, tanggung jawab Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan tak serta merta berakhir. Berbagai paket kebijakan regulasi telah ditelorkan oleh lembaga yang dulu bernama Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) tersebut. Yang teranyar, Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tentang Rotasi Audit tertanggal 6 April 2015. Selanjutnya yang digadang  Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pembinaan Akuntan Publik dan Pemeriksaan Akuntan Publik. Kalau itu kelar, aturan-aturan yang berlaku untuk akuntan publik dianggap sudah memadai untuk mendukung pelayanan keprofesian yang berkualitas dan berdaya saing.

‘“PP-nya yang paling krusial mengenai rotasi, rotasi KAP itu sudah tidak diperlukan lagi. Rasanya hal yang sangat luar biasa di situ. Untuk etika kita kasih kepada asosiasi, mereka mengembangkannya, melakukan PP-nya di sana,” ujar Ketua PPPK Kementerian Keuangan RI Langgeng Subur.

Langgeng menilai sektor keprofesian memang patut berbenah, karena publik berharap banyak pada kinerja profesi. Hal itu untuk mengantispasi praktik-praktik tidak terpuji yang melenceng dari hakikat profesi. Menurutnya, pelanggaran dan praktik tidak terpuji itu bisa berimplikasi fatal sehingga harus dituntaskan demi menjaga nama baik profesi. “Pelanggaran sekecil apapun tidak bisa ditolerir. Law enforcement-nya juga harus ditegakkan benar-benar,” ungkapnya.

Menurutnya, asosiasi profesi juga harus menegakkan aturan dan standar yang ada secara optimal. Organisasi bisa memberikan sanksi dan kode etik yang lebih baik lagi kepada anggotanya. Langgeng mengatakan regulator dan asosiasi profesi berjalan seiring untuk membangun jati diri keprofesian, sehingga dapat bermanfaat bagi publik dalam mendukung dunia bisnis dan perekonomian nasional.

Langgeng mengatakan, pihaknya akan terus memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di industri ini. Berdasarkan data, lembaga PPPK yang dulu bernama PPPAJP telah mengeluarkan sanksi tegas kepada beberapa KAP di Indonesia. Pada Medio Juni 2008, dua KAP telah dibekukan. Selanjutnya pada Mei 2009 kembali ada dua KAP yang dibekukan kemudian berlanjut pada September 2009 sebanyak 8 KAP turut dibekukan. Pada tahun 2015 berdasarkan situs Pusat Pembinaan Profesi Akuntan (PPPK) Kementerian Keuangan, satu KAP diputuskan dibekukan.

“Standard Profesional Akuntan Publik sudah ada, mari sama-sama kita laksanakan dengan baik. Karena profesi ini didirikan atas dasar kepercayaan, jangan sampai runtuh, itu harus dijaga,” ujarnya.

Langgeng menambahkan pengawasan pemerintah tetap berjalan, sebagai langkah deteksi dan pencegahan. Tapi dia mengakui dengan jumlah akuntan publik yang seribuan dan kantor akuntan publik 117, cost of control tentu saja membebani.  Meski demikian harus diupayakan tetap dilaksanakan karena peluang-peluang untuk melakukan kesalahan dalam industri ini cukup besar.

“Tidak mungkin kita bisa seratus persen jadi [sulit] untuk bersih tidak ada temuan. Selalu ada hal-hal yang dilanggar lagi, dilanggar lagi,” ungkapnya.

Senada, Ketua Dewan Sertifikasi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) M. Achsin mengatakan pula pekerjaan Akuntan Publik memiliki landasan undang-undang dalam menunaikan  tanggungjawab keprofesian sehingga individu yang melaksanakan audit harus bekerja sesuai dengan standar kompetensi. Pemahaman mendalam atas Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sebagai dasar teknis pemeriksaan dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai dasar pencatatan pelaporan keuangan, merupakan modal dasar dalam bekerja.

Meski demikian untuk membangun kepercayaan di lingkup sektor  keprofesian, kompetensi tidak cukup. Integritas serta objektifitas juga role model strategis untuk meningkatkan kualitas kinerja dan membangun reputasi jasa yang positif di mata publik. Hasil review internal IAPI sendiri terhadap kualitas kinerja kantor akuntan publik, masih menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan anggotanya minor dan bisa dimafhumi.

Achsin meyakinkan IAPI sendiri berkomitmen untuk memperhatikan pelanggaran-pelanggaran etika yang dapat mencederai citra keprofesian. Organisasi akan melakukan investigasi serius bila memperoleh laporan atas Rumor-rumor tak sedap di ranah akuntan publik. Sanksi akan dijatuhkan bila terbukti ada penyimpangan.

“Akuntan Publik itu kan profesi kepercayaan, karena kita mewakili (perusahaan). Jadi integritas manajemen diuji dengan integritas Akuntan Publik. Kalau dua-duanya berintegritas, pasti hasilnya akan bagus, istimewa,“ tandasnya.

Apresiasi juga datang dari praktisi akuntan nasional Michele Bernardi terkait paket regulasi sektor akuntan publik. Khususnya soal regulasi yang menghilangkan aturan rotasi.

Anggota IFAC Board, Ahmadi Hadibroto juga melayangkan apresiasi atas kinerja PPPK menyetop ketentuan rotasi KAP. Ia menilai, semua pelaku di industri ini merasa sangat lega dengan dicabutnya aturan ini. “Regulasi tersebut bisa memancing moral hazard, sekaligus mengakibatkan biaya yang sangat besar yang harus ditanggung oleh kantor akuntan,” ia beralasan.

 

Dorong Adanya Datacenter Laporan Keuangan

Satu hal yang juga mesti dibuatkan pengaturan yang jelas adalah terkait datacenter laporan keuangan. Mesti telah lama didengungkan urgensinya, hingga kini pusat data seperti itu tidak kunjung terbentuk. Padahal datacenter laporan keuangan sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas keuangan negara. Di belahan dunia lain, pelaku bisnis bahkan sudah berbicara tentang bahaya laten big data yang hanya dikuasai segelintir pihak.

Ketua IAPI, Tarko Sunaryo juga mendorong segera dibentuk pusat data tersebut. Pusat data ini akan menjadi datacenter atau filing laporan keuangan perusahaan yang diberikan kepada pemerintah. “Harusnya ada di Kementerian Perdagangan yang sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 1998 jo PP Nomor 64 tahun 1999. Tapi itu tidak jalan,” ujar Tarko, baru-baru ini.

Menurut Tarko, keberadaan datacenter itu bukan hanya memudahkan auditor tapi juga memudahkan pemerintah Indonesia dan stakeholders lain untuk mendorong perekonomian menjadi lebih efisien. Namun ia menyayangkan realisasinya sejauh ini tidak ada.

Jika nanti datacenter laporan keuangan sudah dibangun, harapannya nanti banyak instansi pemerintah secara terintegrasi yang bisa memanfaatkan itu. Dengan demikian integritas data bisa dipastikan. Ini untuk menghindari perbedaan laporan keuangan yang diserahkan ke pihak lain, semisal bank dan regulator perpajakan.

Kemudian instansi lain seperti Bank Indonesia (BI) juga memerlukan informasi tentang pinjaman luar negeri non bank dan . Ini juga memerlukan data tersebut yang memiliki utang luar negeri. Termasuk kepentingan BI yang terkait dengan moneter dan pengelolaan kurs, kalau ada data mengenai informasi keuangan, ini bisa menjadi informasi baik untuk kepentingan BI. Apakah itu dalam pemantauan dan pengendalian nilai tukar misalnya.

Kepentingan lain adalah untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka kepatuhan wajib pajak. Karena datanya bisa dikroscek, yang dilaporkan di SPT itu nanti bisa disinkronisasi dengan data center tersebut.

Sayang data center seperti ini belum jalan walaupun aturannya sudah ada. Ada UU dan ada PP-nya tapi masih sektoral. Ini yang dari sisi regulasi. Tarko berharap UU dan PP itu bisa dioptimalkan untuk kepentingan datacenter ini. “Kalau data center ini jalan, manfaatnya akan sangat krusial, baik untuk pemerintah maupun stakeholders lain. Contohnya Menteri Perhubungan mau mencari data keuangan maskapai penerbangan, tinggal mengakses datacenter tersebut,” jelas Tarko.

Tarko menambahkan, dalam konteks Indonesia, keberadaan datacenter ini penting karena meskipun laporan keuangan telah diaudit, belum menjamin terbebas dari fraud. Namun yang juga penting diperhatikan adalah sinkronisasi data di dalam data center itu karena menurut pengalaman, integritas data di Indonesia masih belum optimal. *ERV/AFM

 (Tulisan ini telah terbit di Majalah Akuntan Indonesia Edisi Oktober – November 2015)

About Maksi

Check Also

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015

Jakarta – Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *